e-Warong PKH

Domain Murah

Agar Tepat Sasaran Bansos Akan Berbasis NIK

www.pkhkebumen.com -
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar program bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran.

"Kemensos menyambut baik upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengemban tugas pencegahan korupsi. Saya ingat pada hari pertama saya menjabat sebagai Mensos saya mengunjungi KPK dan mendapat pesan bahwa bansos harus berbasis NIK dan saya setuju dengan hal itu," tutur Mensos saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019)

Menurut Mensos, keberhasilan dari penyaluran berbagai bansos sangat tergantung dari akurasi data.

Sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin, Menteri Sosial menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar penanganan fakir miskin, melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik, dan menetapkan data terpadu.

"Data terpadu yang selanjutnya disebut DTKS menjadi dasar penyaluran seluruh bansos dan subsidi dari pemerintah untuk rakyat miskin dan rentan miskin. Untuk itu data harus valid agar program tersebut efektif, tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat," terangnya.

Mensos menjelaskan, DTKS berisi data sosial ekonomi rumah tangga berpengeluaran terendah dengan data by name by address. DTKS per Juli 2019 terdapat 29.133.603 keluarga dan 98.111.085 individu. Data ini digunakan untuk semua program bansos yang diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Semua program bansos di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berbasis DTKS. Misalnya sebanyak 15,6 juta KPM menerima bantuan BPNT dan 10 juta KPM menerima bantuan PKH.

Demikian halnya dengan Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menggunakan DTKS.

"Untuk itu ke depannya DTKS akan berbasis NIK, kita akan padankan sehingga data lebih berkualitas dan program bansos semakin tepat sasaran," tambahnya.

Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers mengatakan pertemuan di KPK ini adalah untuk mendiskusikan tentang pemanfaatan NIK untuk perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.

"Program bansos dan subsidi kita (pemerintah) sangat besar. Oleh karena itu hari ini kami mendiskusikan tentang upaya mensinkronkan data sasaran. Kita sepakat akan menggunakan data NIK untuk mendorong semua pihak yang memberikan bantuan sosial menggunakan data itu," terang Agus Raharjo.


Sumber: https://pkh.kemsos.go.id/?pg=detail_berita&id=242

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Related Posts
Disqus Comments
© Copyright 2017 PKH Kebumen - All Rights Reserved