e-Warong PKH

Domain Murah

PKH Dilengkapi Supervisor

www.pkhkebumen.com
PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu andalan pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan terus disempurnakan. Kemarin, Kementerian Sosial (Kemensos) mengukuhkan 421 pekerja sosial supervisor Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka bertugas mengawal efektivitas PKH di tingkat keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) itu.

"Supervisor ini untuk bisa mengawal dan meningkatkan kemampuan pendamping PKH yang saat ini jumlahnya mencapai 40 ribu," ujar Menteri Sosial Idrus Marham pada acara Bimbingan Orientasi Supervisor PKH di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, supervisor dibutuhkan untuk dapat lebih memastikan program PKH benar-benar fungsional di lapangan. Selain melakukan supervisi pada kinerja pendamping PKH, supervisor menjadi mitra diskusi pendamping di lapangan. "Mereka bersama pendamping menangani masalah-masalah di penerima PKH."

Pengukuhan supervisor juga dilakukan sebagai salah satu tahap dalam pengembangan rencana pemberian bansos PKH nonflat atau berbeda besaran bantuan untuk tiap keluarga dengan tolok ukur beban hidup dan kondisi keluarga. Untuk dapat mencapai target pemberian PKH nonflat di 2019, dibutuhkan pengumpulan data yang tepat dan cepat.

"PKH yang berbeda sesuai dengan beban keluarga itu tentu penanganannya perlu lebih spesifik lagi. Apalagi ke depan ada rencana peningkatan besaran bansos yang diberikan, dari Rp1.850.000 menjadi di atas Rp2 juta," terang Idrus.

Dorong produktivitas

Pada kesempatan sama, Dirjen Perlin-dungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, mengatakan, supervisor PKH juga bertugas memastikan proses pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau family development system (FDS) dapat berlangsung dengan baik. Indikator keberhasilan P2K2 ialah terjadi perubahan sikap dan perilaku KPM PKH yang mengarah pada kemandirian.

"PKH tidak hanya bagi-bagi bansos, tetapi juga ada proses yang mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku KPM. Tugas mereka mendorong peningkatan produktivitas penerima bansos, secara simultan bertanggung jawab memastikan akses ke program bansos, harus kreatif dan produktif, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka," terang Harry.

Supervisor, lanjutnya, juga harus memastikan komplementaritas bansos yang diterima KPM. Misalnya, dalam sebuah keluarga penerima PKH, anak-anak menerima kartu Indonesia pintar (KIP) dan seluruh anggota keluarga mempunyai kartu Indonesia sehat (KIS) untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis.

Demikian halnya bila salah satu KPM belum memiliki sertifikat tanah, supervisor harus memastikan rumah-rumah KPM PKH memperoleh sertifikat tanah jika memang secara hukum milik warga. Sebabnya, sertifikat tanah termasuk komplementaritas bansos.

Harry mengatakan, supervisor PKH berasal dari kalangan profesional dalam bidang pekerjaan sosial. Mereka memiliki latar belakang pendidikan sebagai pekerja sosial yang diselenggarakan berbagai perguruan tinggi di bidang ilmu kesejahteraan sosial atau bidang pekerjaan sosial. (H-2 )

Sumber: Mediaindonesia


Advertisemen

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Related Posts
Disqus Comments
© Copyright 2017 PKH Kebumen - All Rights Reserved