e-Warong PKH

Domain Murah

Mensos Undang Media Uji SIKS - NG Milik Kemensos

www.pkhkebumen.com
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengundang puluhan jurnalis ibukota menguji Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) besutan pusat data dan in formasi Kementerian Sosial.

Menteri Sosial bersama Bupati Kebumen.




SIKS-NG adalah tools yang telah dimutakhirkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Penggunannya sendiri bisa dilakukan secara online maupun offline. Data yang terdapat dalam SIKS-NG sudah berupa By Name By Address .

"Silahkan jika ada yang ingin mengecek dan mencoba valid tidaknya data yang dimiliki Kemensos. Barangkali ada kerabat atau tetangga yang dianggap layak menerima bantuan sosial. Apakah sudah terdaftar atau belum ," kata Khofifah, di kantor Kemensos, Kamis (19/10/2017).

Tantangan tersebut disambut wartawan Surat Kabar Waspada Medan, Dian. Wartawan tersebut meminta Khofifah mengecek apakah nama J , warga Pamulang, Tangerang Selatan ada dalam database milik Kemensos.

J sendiri menurut Dian adalah salah satu warga miskin di wilayah Pamulang yang rumahnya tidak jauh dari tempatnya tinggal.

Mendapat tantangan balik, Khofifah langsung meminta salah satu staf Pusdatin untuk mengecek apakah nama, alamat, dan data yang diajukan Dian terkonfirmasi pada SIKS-NG.

Dan hasilnya, setelah dicek nama yang dimaksud telah terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2016 lalu. J menerima bansos senilai Rp1.890.000 setiap tahunnya.

Tak mau ketinggalan, wartawan lain pun coba mengecek sejumlah nama yang dianggapnya menjadi sasaran PKH di beberapa wilayah antara lain Kepulauan Meranti, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Jombang. Ternyata semua yang mereka tanyakan dapat ditemukan dalam data SIKS - NG.

Sementara itu Khofifah mengatakan, data yang terdapat dalam SIKS-NG basis datanya adalah dari Basis Data Terpadu hasil pendataan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya menjadi acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial.

Saat ini, kata dia, Kementerian Sosial tengah menuntaskan pemutakhiran data terpadu yang akan menjadi acuan pemerintah dalam mengintegrasikan bantuan sosial non tunai pada tahun 2018.




"Target verifikasi dan validasi data terpadu selesai akhir Oktober 2017. Setelah itu data terpadu tersebut akan disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial. Data inilah yang akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sekaligus bagi bank untuk membukakan rekening bagi penerima manfaat dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya pemerintah akan mengisi dengan bansos dalam e-wallet (dompet elektronik) masing-masing. Baik itu bantuan sosial Program Keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kedepan akan di integrasikan lebih luas lagi termasuk subsidi LPG 3 kg," paparnya.

Mensos mengungkapkan data tersebut diharapkan akan dipadankan oleh pemerintah daerah dengan harapan segera ikut melakukan koordinasi dengan pihak bank. Kemudian sesegera mungkin memulai distribusi dan aktivasi kartu oleh penerima manfaat. Apabila proses ini telah dilalui dengan baik maka tahap berikutnya adalah memroses pencairan bantuan sosial oleh penerima manfaat.

Khofifah menargetkan bansos PKH dan BPNT dapat mulai tersalurkan secara non tunai kepada 10 juta KPM pada bulan Februari tahun anggaran 2018. Sementara untuk subsidi LPG yang menjadi ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rencananya juga akan disalurkan mulai 2018.

Sumber: breakingnews.co.id

Advertisemen

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Related Posts
Disqus Comments
© Copyright 2017 PKH Kebumen - All Rights Reserved